Perempuan dan Perubahan Iklim: Dari Korban Jadi Pemimpin
Perubahan iklim sering dianggap hanya soal cuaca panas, banjir, atau naiknya air laut. Padahal, ada sisi yang jarang dibahas: perubahan iklim memukul perempuan lebih keras dibanding laki-laki.
Ada beberapa alasan perempuan menjadi kelompok yang paling rentan. Di banyak tempat, perempuan bertugas mencari air, makanan, dan kayu bakar untuk keluarga, sehingga beban mereka kian berat saat sumber daya alam terganggu dan waktu untuk kegiatan produktif lain berkurang. Banyak perempuan di negara berkembang juga bekerja di sektor pertanian yang bergantung pada musim yang stabil, sehingga penghasilan mereka langsung terguncang ketika musim tak menentu. Tekanan ekonomi dan sosial akibat krisis iklim pun cenderung meningkatkan risiko kekerasan terhadap perempuan.
Data menunjukkan besarnya dampak ini. Menurut UN Women, sekitar 80 persen pengungsi akibat perubahan iklim adalah perempuan. Pada Topan Nargis di Myanmar (2008), 61 persen korbannya perempuan, dan pada banjir besar Pakistan (2022), data NDMA mencatat 73 persen korbannya perempuan.
Cara pandang terhadap hubungan perempuan dan krisis iklim juga berubah. Pada era 1980-an hingga 1990-an, perempuan, terutama di negara miskin, digambarkan sebagai korban lemah yang secara alami dekat dengan alam. Sejak 2010-an, perempuan dilihat sebagai agen perubahan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk memimpin solusi, meskipun tetap menghadapi ketidakadilan yang berakar pada kelas sosial, ras, dan tempat tinggal.
Pergeseran ini tampak pada para tokoh perempuan penggerak aksi iklim. Greta Thunberg (Swedia) memulai mogok sekolah sendirian pada 2018 hingga berkembang menjadi gerakan global di lebih dari 150 negara. Vanessa Nakate (Uganda) mendirikan Rise Up Movement dan mendorong dana bantuan bagi negara yang paling terdampak. Helena Gualinga (Ekuador) memimpin kampanye menolak eksplorasi minyak di tanah adat komunitasnya, sedangkan Isra Hirsi (Amerika Serikat) mendirikan gerakan mogok sekolah untuk iklim pada usia 15 tahun.
Kepemimpinan perempuan juga kuat di tingkat akar rumput. Perempuan adat di Brasil memimpin pendudukan kantor pemerintah untuk menolak izin tambang emas yang mengancam sungai dan desa mereka. Di Afrika Selatan, perempuan di sekitar tambang batu bara mengorganisir diri melawan dampak pertambangan. Di Flores, Nusa Tenggara Timur, perempuan adat memimpin penolakan proyek geothermal yang mengancam sumber air. Di Indonesia, gerakan Green Aisyiyah menggerakkan perempuan menanam jutaan pohon lewat program seperti Green Ramadan.
Peran ini kian diakui secara luas. Pada 2026, forum ASEAN di Yogyakarta menegaskan bahwa perempuan bukan hanya kelompok rentan, tetapi juga pemimpin dalam membangun ketahanan komunitas. UN Women, UNEP, dan Women Research Institute menggelar forum di Jakarta pada Februari 2026 untuk mendorong kepemimpinan perempuan dalam transisi energi. Contoh nyatanya adalah petani perempuan di Nusa Tenggara Timur yang membantu warganya beradaptasi dengan kekeringan lewat diversifikasi pangan lokal, serta organisasi Wedu di Asia yang membuat program kepemimpinan bagi perempuan muda. Di forum ekonomi dunia Davos 2026, para tokoh global juga menekankan bahwa perempuan masih kurang berdaya dalam pengambilan keputusan soal energi dan iklim, dan hal ini perlu segera diubah.
Krisis iklim memang memukul perempuan lebih keras, tetapi cerita mereka tidak berhenti di situ. Dari Greta Thunberg hingga petani perempuan di Nusa Tenggara Timur, perempuan terus membuktikan mampu memimpin perubahan. Tantangan ke depan adalah memastikan mereka mendapat ruang, dukungan, dan kebijakan yang cukup untuk terus memimpin perjuangan menghadapi krisis iklim.
