Zakat: Definisi dan Kedudukannya

Zakat: Definisi dan Kedudukannya

 

Definisi Zakat dan Kedudukannya

Zakat adalah jumlah tertentu yang diambil dari harta tertentu dan dikeluarkan pada waktu tertentu serta diberikan kepada pihak-pihak tertentu.

Jumlah tertentu yang diambil dari harta itu disebut zakat karena secara nilai, ia akan menambah, memperbanyak dan menjaga harta yang menjadi sumbernya dari segala bentuk kerusakan. Juga membersihkan diri orang yang mengeluarkannya. Allah swt. berfirman, ”Ambilah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.” (At-Taubah: 103)

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam. Rasulullah saw. bersabda, ”Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi (syahadat) bahwa tidak ada tuhan yang berhak di sembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat,memberi zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu mengerjakan.” (H.R Bukhari dan Muslim)

Zakat disebut dalam Al-Qur’an secara bersamaan dengan sholat dalam 82 ayat. Allah menetapkan kewajiban zakat melalui Al-Qur’an, Sunah Rasul-Nya dan ijma’ seluruh umat muslim.

Ancaman bagi Orang yang Menolak Mengeluarkan Zakat 

Allah swt. berfirman, ”Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahannam. Lalu dibakar dengannya dahi mereka, ’Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.’” (At-Taubah: 34-35)

Abu Hurairah ra. Menyatakan bahwa Nabi saw. bersabda:

“Barangsiapa yang diberi kekayaan oleh Allah, tapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari Kiamat kelak kekayaannya itu datang kepadanya dalam rupa seorang laki-laki pemberani dan keras yang memiliki dua tanda hitam diatas kepalanya. Orang itu mencengkeramnya pada hari Kiamat itu, lalu memegang erat kedua rahangnya seraya berkata, ‘Akulah harta simpananmu. Akulah kekayaanmu.’ Kemudian beliau membaca ayat berikut ini (Ali Imran: 180), ’Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelah di lehernya di hari Kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. ”(H.R Bukhari)

Keutamaan Menunaikan Zakat

  1. Menyempurnakan keislaman seorang hamba. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang lima. Apabila seseorang melakukannya, maka keislamannya akan menjadi sempurna. Hal ini tidak diragukan lagi merupakan suatu tujuan/hikmah yang amat agung dan setiap muslim pasti selalu berusaha agar keislamannya menjadi sempurna.
  2. Menunjukkan benarnya iman seseorang. Sesungguhnya harta adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh jiwa. Sesuatu yang dicintai itu tidaklah dikeluarkan kecuali dengan mengharap balasan yang semisal atau bahkan lebih dari yang dikeluarkan. Oleh karena itu, zakat disebut juga shodaqoh (yang berasal dari kata shiddiq yang berarti benar/jujur, -pen) karena zakat akan menunjukkan benarnya iman muzakki (baca: orang yang mengeluarkan zakat) yang mengharapkan ridha Allah dengan zakatnya tersebut.
  3. Membuat keimanan seseorang menjadi sempurna. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda yang artinya,

Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.” (HR. Bukhari no. 13 dan Muslim no. 45) Sebagaimana kita mencintai jika ada saudara kita meringankan kesusahan kita, begitu juga seharusnya kita suka untuk meringankan kesusahan saudara kita yang lain. Maka pemberian seperti ini merupakan tanda kesempurnaan iman kita.

  1. Sebab masuk surga. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

Sesungguhnya di surga terdapat kamar yang luarnya dapat terlihat dari dalamnya dan dalamnya dapat terlihat dari luarnya.” Kemudian ada seorang badui berdiri lantas bertanya, “Kepada siapa (kamar tersebut) wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “Bagi orang yang berkata baik, memberi makan (di antaranya lewat zakat, pen), rajin berpuasa, shalat karena Allah di malam hari di saat manusia sedang terlelap tidur.” (HR. Tirmidzi no. 1984). Setiap kita tentu saja ingin masuk surga.

  1. Menjadikan masyarakat Islam seperti keluarga besar (satu kesatuan). Karena dengan zakat, berarti yang kaya menolong yang miskin dan orang yang berkecukupan akan menolong orang yang kesulitan. Akhirnya setiap orang merasa seperti satu saudara. Allah Ta’ala berfirman,

Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu” (QS. Al Qoshosh: 77)

  1. Memadamkan kemarahan orang miskin. Terkadang orang miskin menjadi marah karena melihat orang kaya hidup mewah. Orang kaya dapat memakai kendaraan yang dia suka (dengan berganti-ganti) atau tinggal di rumah mana saja yang dia mau. Tidak ragu lagi, pasti akan timbul sesuatu (kemarahan, -pen) pada hati orang miskin. Apabila orang kaya berderma pada mereka, maka padamlah kemarahan tersebut. Mereka akan mengatakan,”Saudara-saudara kami ini mengetahui kami berada dalam kesusahan”. Maka orang miskin tersebut akan suka dan timbul rasa cinta kepada orang kaya yang berderma tadi.
  2. Menghalangi berbagai bentuk pencurian, pemaksaan, dan perampasan. Karena dengan zakat, sebagian kebutuhan orang yang hidupnya dalam kemiskinan sudah terpenuhi, sehingga hal ini menghalangi mereka untuk merampas harta orang-orang kaya atau berbuat jahat kepada mereka.
  3. Menyelamatkan seseorang dari panasnya hari kiamat. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

Setiap orang akan berada di naungan amalan sedekahnya hingga ia mendapatkan keputusan di tengah-tengah manusia.”(HR. Ahmad 4: 147)

  1. Seseorang akan lebih mengenal hukum dan aturan Allah. Karena ia tidaklah menunaikan zakat sampai ia mengetahui hukum zakat dan keadaan hartanya. Juga ia pasti telah mengetahui nishob zakat tersebut dan orang yang berhak menerimanya serta hal-hal lain yang urgent diketahui.
  2. Menambah harta. Terkadang Allah membuka pintu rizki dari harta yang dizakati. Sebagaimana terdapat dalam hadits yang artinya,

Sedekah tidaklah mengurangi harta.”(HR. Muslim no. 2558)

  1. Merupakan sebab turunnya banyak kebaikan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

Tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, melainkan mereka akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Sekiranya bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak diberi hujan.”(HR. Ibnu Majah no. 4019)

  1. Zakat akan meredam murka Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits,

Sedekah itu dapat memamkan murka Allah dan mencegah dari keadaan mati yang jelek.” (HR. Tirmidzi no. 664)

  1. Dosa akan terampuni. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

Sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api.” (HR. Tirmidzi no. 614)

Sumber :

Fiqih Sunah Untuk Wanita oleh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim

Syarhul Mumti’ ‘ala Zaadil Mustaqni’, 6: 7-11

 

Rekening Sayyidina Utsman Bin Affan Masih Ada?

Rekening Sayyidina Utsman Bin Affan Masih Ada?

Oleh : Akhmad Arifin

Utsman Bin Affan adalah seorang sahabat Nabi, yang hidup di zaman Nabi, tetapi rekening atas nama utsman bin affan tersimpan di salah satu bank di Saudi Arabia? Bagaimana Bisa?? Apakah ada orang yang mengatasnamakan harta miliknya dengan Sahabat Nabi tersebut? Ataukah itu hanya sekedar nama belaka? Ternyata tidak, Rekening tersebut benar-benar atas nama Utsman Bin Affan.

Sejarah Kerasulan, mencatat nama Utsman Bin Affan sebagai khalifah ketiga dari khulafa’ur rasyidin. Ia dikenal sebagai pedagang yang kaya raya, seorang pebisnis, tapi juga dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan. Beliau dilahirkan pada sekitar 574 Masehi, atau 3 tahun lebih muda dari Rasulullah. Dan meninggal pada usia 81 tahun, pada tahun 35 Hijriyah.

Beliau mendapat julukan Dzun Nur’aini, karena telah menikahi dua putri rasulullah, di waktu yang berbeda. Karena kepribadiannya yang jujur dan rendah hati. Beliau berasal dari Bani Umayyah, yaitu Bani (keturunan) yang pada masa selanjutnya memerintah wilayah Islam di Timur Tengah, dengan nama Dinasti Umayyah.

Pada waktu sesudah Hijrah, Penduduk Kota di Madinah semakin bertambah, yakni penduduk setempat ditambah ratusan orang dari Mekkah yang terpaksa berhijrah di sana, demi mempertahankan aqidahnya. Pertambahan jumlah penduduk, di daerah padang pasir sangat menentukan keseimbangan ekosistem, terutama dalam hal ketersediaan jumlah volume air yang dibutuhkan oleh sejumlah populasi manusia untuk bertahan hidup.

Waktu itu sumur terbesar dan terbaik dimiliki oleh seorang Yahudi, yaitu sumur Ar raumah atau al bir’u ar Raumah. Pemiliknya dikenal sangat pelit, ia hanya mau berbagi dengan orang lainnya, hanya jika mereka membelinya. Keadaan ini jelas membuat para sahabat yang datang dari Mekkah merasa kesulitan, karena mereka sebelumnya terbiasa minum dari Air Zam-zam selama di Mekkah. Kaum Muslimin beserta penduduk Yatsrib, terpaksa membeli air bersih dari orang Yahudi tersebut secara rutin.

Rasulullah merasa prihatin, dengan ketergantungan kaum muslimin atas sumur tersebut, sehingga ia bersabda

” Wahai Sahabatku, siapa saja diantara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan perigi itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surgaNya Allah Ta’ala” ( HR. Muslim) .

Utsman segera bertindak untuk membebaskan sumur Raumah tersebut dari si Yahudi. Utsman menawarkannya dengan biaya sangat tinggi, tetapi si Yahudi tersebut menolak. Karena menurutnya, jika sumur tersebut ia jual, maka penghasilan rutin yang ia terima kesehariannya akan hilang.

Utsman pun berfikir bahwa orang banyak mesti mendapat akses terhadap sumur tersebut, di sisi lainnya, si Yahudi tidak kehilangan penghasilannya. Maka ia memutuskan untuk menawarkan 1/2 dari total harga sumur yang ditawarkan yakni seharga 12.000 dirham, lalu sumur tersebut dipergunakan secara bergantian. Hari ini menjadi milik si Yahudi, esok harinya berganti dimiliki oleh Utsman, besoknya kembali kepada si Yahudi, begitu seterusnya.

Si Yahudi pun setuju dengan usulan Utsman bin Affan. Ketika giliran Utsman Bin Affan memiliki sumur tersebut, Utsman segera mengumumkan kepada seluruh penduduk Madinah untuk mengambil sumur yang ia beli setengahnya tersebut, sehingga mereka mendapat jatah air secara Cuma-Cuma untuk mencukupi kebutuhan mereka selama dua hari ke depan, karena keesokan harinya dirinya tidak mendapat jatah kepemilikan sumur.

Keesokan harinya, si Yahudi mendapati sumurnya sepi dengan pembeli, karena semua pembeli sudah memborong keperluan air sumurnya selama dua hari. Lalu si Yahudi mendatangi Utsman bin Affan, untuk menawarkan pembelian setengahnya lagi. Lalu Utsman menyanggupinya, dengan membayar uang 8.000 dirham, sehingga total keseluruhannya ia membeli sumur tersebut, dan menjadi miliknya seutuhnya.

Utsman kemudian mewakafkan sumur tersebut, untuk dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk oleh pemilik lamanya. Ternyata, kekayaan sumur tersebut, tidak lah berhenti sampai di sini saja. Tetapi berlanjut, bahkan hingga pada masa kini !!

Masa-masa selanjutnya, sumur tersebut dirawat untuk kepentingan orang banyak. Dari Sumur, kemudian berkembang di sektiarnya menjadi ladang kurma. Kemudian diatur, dari zaman kekhalifahan khulafaur rasyidin, berlanjut ketika masa Dinasti Umayyah, kemduian berkembang ketika masa Daulah Turki Utsmani, hingga penjagaan oleh Dinasti Su’udiyah sekarang ini.

Sumur tersebut kini menjadi kebun kurma, yang hasil pemeliharaannya dijual ke pasaran. Hasil penjualannya disimpun ke kas beliau di bawah pengawasan Menteri Pertanian, sebagiannya lagi disalurkan kepada anak-anak yatim dan terlantar di Saudi Arabia. Jumlah tanaman kurma di ladang hasil wakaf Utsman tersebut kini berjumlah 1.550 buah.

Ladang kurma Hasil Pengembangan Usaha dari Sumur milik Sahabat Utsman Ibn Affan
Hasil Pengembangan selanjutnya dari Rekening Utsman diinvestasikan dalam bentuk Pembangunan Hotel dekat Masjid Nabawi

Hasil perputaran uang tersebut, dapat dipergunakan untuk mengembangkan uang lebih luas lagi, dengan membeli lahan di kawasan Masjid Nabawi, yang diperuntukkan membangun hotel, dengan nama Hotel “Utsman Bin Affan”, karena dibiayai oleh rekening yang didapatkan dari Utsman Bin Affan. Hotel tersebut akan dikelola oleh sebuah perusahaan ternama di bidang perhotelan, dengan income (pemasukan) darinya sebesar 50 juta Riyal atau sekitar 16 Milyar per tahun. Hasil dari perputaran uang ini akan dibagikan kepada anak yatim dan faqir miskin.

Dasar Hukum Bagi Wadi’ah

Dasar Hukum Bagi Wadi’ah

  1. Kisah Nabi Muhammad Saw

Gelar “Al Amiin” yang disematkan oleh kaum Quraisy kepada diri Rasulullah, bukan karena sebab dari satu perkara, yaitu masalah pengangkatan hajar aswad ke ka’bah setelah kota Mekkah dilanda banjir sebelum masa kerasulan. Istilah ini dinisbahkan kepada sifat Rasulullah yang dikenal oleh orang Quraisy, sebagai orang yang benar-benar dapat dipercaya.

Sehingga, banyak dari orang Quraisy menitipkan barang kepada rasulullah, dan ketika kembali, mendapatkan barang mereka secara utuh sama sekali. Bahkan tradisi menitipkan barang dan dipercayakan kepada rasul ini pun berlanjut hingga pada masa kerasulan. Meski mereka sangat membenci rasul karena menyatakan diri sebagai Nabi dan menentang berhala sesembahan mereka, tetapi mereka tak dapat memungkiri sifat amanah pada diri rasulullah. Rasulullah tak memakan barang ini walau dalam keadaan diboikot sekalipun.

Sebelum hijrah, Rasulullah baru mengembalikan semua barang yang dititipkan kepadanya, lewat sayyidina Ali. Di tengah nyawanya terancam, rasulullah masih memikirkan bagaimana mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya.  Kebiasaan rasulullah dalam merawat barang titipan ini lah yang di-sistem-kan dalam aktivitas perbankan islam dengan nama ‘wadi’ah’. (Barang Titipan).

Selama rasulullah merawat barang tersebut, rasulullah tak memakai barang tersebut, berusaha merawatnya agar tidak rusak. Ini lah yang jadi dasar hokum bagi wadiah yad amanah, yang artinya tangan amanah, karena diberi amanat merawat barang titipan tanpa memakai barang tersebut, dan mencegahnya dari kerusakan.

  1. Kisah Sahabat Zubair Ibn Awwam

Ada pula sepenggal cerita dari sahabat tentang ‘titipan barang’. Adalah seorang Zubair Ibn Awwam, yang tidak mau menerima titipan barang dalam bentuk uang yang tidak dapat diputar (deposit/ simpanan/ titipan), kecuali jika ia memakainya dalam bentuk pinjaman. Jika dipakai dalam bentuk pinjaman, ia hanya punya kewajiban untuk mengembalikan uang (dalam bentuk dinar atau dirham) tersebut dengan utuh.

Tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga asset yang punya potensi untuk dikembangkan sebagai modal, juga masuk dalam kategori ini, seperti tanah, bangunan, pick up, dan sebagainya. Ini lah yang kemudian disebut dengan istilah wadiah yad dhomanah. Yad dhomanah artinya tangan penanggung. Karena ia yang bertanggungjawab dalam memakai barang tersebut, jika terjadi kerusakan atau hilang, akan menjadi tanggungannya.

  1. Jenis Wadiah & Perincian Hukumnya

Dari cerita di atas didapatkan sebuah kesimpulan, bahwa wadiah yad amanah, adalah praktek yang didasarkan atas karakter mulia Nabi Muhammad Saw, sehingga dapat dihukumi dengan Sunnah. Sedangkan yang kedua (Wadiah yad dhomanah)  adalah praktek dari Sahabat Nabi, tidak ada keterangan rasulullah melarangnya, sehingga hukumnya sebagai mubah. Dengan catatan, harus ada ‘aqd atau akad, karena transaksi dalam bentuk apapun, harus transparan dan didasarkan atas prinsip kerelaan bersama.

  1. Aplikasi dalam Sistem Perbankan Islam

Dalam prakteknya, wadiah yad dhomanah, dikembangkan dalam system perbankan Islam. Dimana uang dapat dipakai oleh bank untuk diputar dalam bentuk investasi. Sehingga aktivitas Bank dalam bentuk pengelolaan investasi dari para nasabah adalah bentuk dari wadiah yad dhomanah. Dalam sistem ini harus disertai akad bahwa titipan uang, boleh diputar untuk keperluan usaha.

  1. KESIMPULAN
WADIAH
Wadiah Yad Amanah Wadiah Yad Dhomanah
Titipan murni, dari seorang ke pihak lain. Memakai barang titipan dengan menggunakan barang yang bersangkutan.
Dipraktekkan secara langsung oleh Rasulullah. Beliau menerima barang, menjaga dan merawatnya pada masa periode Mekkah. Dipraktekkan oleh Zubair Ibn Awwam, yang menerima titipan uang, dan dipergunakannya sebagai bentuk pinjaman.
Dipraktekkan pada perbankan Islam, dengan menggunakan titipan uang dari nasabah bank digunakan sebagai investasi.
Adalah aspek ‘Amaliyah berdasarkan Sunnah Nabi, hukumnya Sunnah Adalah aspek iqtishodiyah berdasarkan praktek ekonomi sahabat Nabi, hukumnya Mubah.
Sistem Mudhorobah : Sistem Kerjasama Permodalan dalam Islam

Sistem Mudhorobah : Sistem Kerjasama Permodalan dalam Islam

Istilah-istilah dalam ekonomi Islam bukanlah istilah dan maknanya dibuat sendiri tanpa ada contoh konkret dari Rasulullah. Pada zaman Rasulullah sudah ada sistem permodalan, sebagaimana pada masa sekarang. Perbedaannya terletak pada proses administrasi dan pencatatannya. Dalam sistem ekonomi Islam terkenal dengan istilah “Al Mudhorobah” atau dikenal dengan sistem bagi hasil.

Al mudhorobah berasal dari kata adh dhorbu, dengan bentuk fi’il (kata kerja) dhoroba – yadhribu, yang berarti memukul. Kata ini berubah maknanya dalam kalimat adh dhorbu fil ardhi, berarti berjalan di muka bumi. Maksudnya adalah berjalan di muka bumi (bepergian) untuk membelanjakan dagangan. Pada waktu zaman Nabi sudah ada praktek dimana seseorang menyerahkan sebagian hartanya, untuk diperniagakan, dan hasilnya, dibagi antara keduanya. Ini lah yang disebut dengan qiroth, atau mudhorobah.

Sistem bagi hasil dapat dilihat dari hubungan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah sebelum mereka menikah. Siti Khadijah punya modal yang sangat banyak, tetapi kurang pandai berdagang. Sedangkan Rasulullah, tidak memliki modal tapi punya kepandaian dalam berdagang. Sehingga sistem mudhorobah ini, pada intinya menguntungkan bersama, karena;

  1. Punya skill (kemampuan) dan pengalaman tetapi tidak punya modal.
  2. Punya modal dimana uangnya ‘menganggur’ tetapi tidak memiliki skill (kemampuan) dan pengalaman dan tetapi juga menginginkan keuntungan.

Contoh yang lebih konkret ketika pada zaman sahabat, mereka banyak yang menyerahkan harta anak yatim dalam bentuk mudhorobah. Sehingga waktu itu, sebenarnya sudah muncul kesadaran akan artinya perputaran uang untuk permodalan. Dalam suatu ayat al Qur’an terdapat kalimat ‘Likay Laa yakuuna duulatan baina aghniyaa’i minkum” (agar kekayaan tidak berputar hanya di kalangan orang kaya dari sebagian kamu). Sehingga pada masa dulu, ada barang tetap dan konsumsi, ada pula kekayaan untuk diputar sebagai modal, ada pula barang produksi dalam bentuk ladang atau ternak.

Islam mensyariatkan akad kerjasama di bidang permodalan untuk memudahkan orang, baik investor maupun pemilik usaha, bahkan sekalipun dengan orang non muslim. Pada zaman kenabian, Nabi Muhammad SAW pernah menyerahkan kebun  kurma dan ladang di Khaibar, milik kaum muslimin, agar mereka mengerjakannya, dengan perjanjian mereka mendapatkan separuh dari hasil tanaman (Bukhori & Muslim).

Kadang dalam melakukan perjanjian, salah satu pihak lalai menunaikan janjinya. Misalnya, pengusaha tidak jujur, dan melakukan pekerjaan dengan modal yang ada di tangan, seadanya, hingga merugikan investor (pemodal) yang sudah memebrikan kepercayaan kepadanya. Sehingga dalam sistem mudhorobah, mestinya dilakukan dengan saling percaya antara satu dengan lainnya. kedua, bisa pula dengan sistem pengawasan, agar pemodal dapat memastikan bahwa modal benar-benar dikelola dengan baik, sehingga bisa untung bersama. Dalam sistem permodalan, hal ini dinamakan dengan tafrith atau ta’addadi (menggunakan uang tidak untuk keperluan usaha).

SISTEM MUDHOROBAH : SISTEM KERJASAMA PERMODALAN DALAM ISLAM



Istilah-istilah dalam ekonomi Islam bukanlah istilah dan maknanya dibuat sendiri tanpa ada contoh konkret dari Rasulullah. Pada zaman Rasulullah sudah ada sistem permodalan, sebagaimana pada masa sekarang. Perbedaannya terletak pada proses administrasi dan pencatatannya. Dalam sistem ekonomi Islam terkenal dengan istilah “Al Mudhorobah” atau dikenal dengan sistem bagi hasil.

Al mudhorobah berasal dari kata adh dhorbu, dengan bentuk fi’il (kata kerja) dhoroba – yadhribu, yang berarti memukul. Kata ini berubah maknanya dalam kalimat adh dhorbu fil ardhi, berarti berjalan di muka bumi. Maksudnya adalah berjalan di muka bumi (bepergian) untuk membelanjakan dagangan. Pada waktu zaman Nabi sudah ada praktek dimana seseorang menyerahkan sebagian hartanya, untuk diperniagakan, dan hasilnya, dibagi antara keduanya. Ini lah yang disebut dengan qiroth, atau mudhorobah.
Sistem bagi hasil dapat dilihat dari hubungan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah sebelum mereka menikah. Siti Khadijah punya modal yang sangat banyak, tetapi kurang pandai berdagang. Sedangkan Rasulullah, tidak memliki modal tapi punya kepandaian dalam berdagang. Sehingga sistem mudhorobah ini, pada intinya menguntungkan bersama, karena;

1.      Punya skill (kemampuan) dan pengalaman tetapi tidak punya modal.
2.      Punya modal dimanauangnya ‘menganggur’ tetapi tidak memiliki skill (kemampuan) dan pengalaman dan tetapi juga menginginkan keuntungan.
Contoh yang lebih konkret ketika pada zaman sahabat, mereka banyak yang menyerahkan harta anak yatim dalam bentuk mudhorobah. Sehingga waktu itu, sebenarnya sudah muncul kesadaran akan artinya perputaran uang untuk permodalan. Dalam suatu ayat al Qur’an terdapat kalimat ‘Likay Laa yakuuna duulatan baina aghniyaa’i minkum” (agar kekayaan tidak berputar hanya di kalangan orang kaya dari sebagian kamu). Sehingga pada masa dulu, ada barang tetap dan konsumsi, ada pula kekayaan untuk diputar sebagai modal, ada pula barang produksi dalam bentuk ladang atau ternak. 

Islam mensyariatkan akad kerjasama di bidang permodalan untuk memudahkan orang, baik investor maupun pemilik usaha, bahkan sekalipun dengan orang non muslim. Pada zaman kenabian, Nabi Muhammad SAW pernah menyerahkan kebun  kurma dan ladang di Khaibar, milik kaum muslimin, agar mereka mengerjakannya, dengan perjanjian mereka mendapatkan separuh dari hasil tanaman (Bukhori & Muslim).

Kadang dalam melakukan perjanjian, salah satu pihak lalai menunaikan janjinya. Misalnya, pengusaha tidak jujur, dan melakukan pekerjaan dengan modal yang ada di tangan, seadanya, hingga merugikan investor (pemodal) yang sudah memebrikan kepercayaan kepadanya. Sehingga dalam sistem mudhorobah, mestinya dilakukan dengan saling percaya antara satu dengan lainnya. kedua, bisa pula dengan sistem pengawasan, agar pemodal dapat memastikan bahwa modal benar-benar dikelola dengan baik, sehingga bisa untung bersama. Dalam sistem permodalan, hal ini dinamakan dengan tafrith atau ta’addadi (menggunakan uang tidak untuk keperluan usaha).

DASAR HUKUM BAGI WADI’AH




         A.     Kisah Nabi Muhammad Saw

Gelar “Al Amiin” yang disematkan oleh kaum Quraisy kepada diri Rasulullah, bukan karena sebab dari satu perkara, yaitu masalah pengangkatan hajar aswad ke ka’bah setelah kota Mekkah dilanda banjir sebelum masa kerasulan. Istilah ini dinisbahkan kepada sifat Rasulullah yang dikenal oleh orang Quraisy, sebagai orang yang benar-benar dapat dipercaya.

Sehingga, banyak dari orang Quraisy menitipkan barang kepada rasulullah, dan ketika kembali, mendapatkan barang mereka secara utuh sama sekali. Bahkan tradisi menitipkan barang dan dipercayakan kepada rasul ini pun berlanjut hingga pada masa kerasulan. Meski mereka sangat membenci rasul karena menyatakan diri sebagai Nabi dan menentang berhala sesembahan mereka, tetapi mereka tak dapat memungkiri sifat amanah pada diri rasulullah. Rasulullah tak memakan barang ini walau dalam keadaan diboikot sekalipun.

Sebelum hijrah, Rasulullah baru mengembalikan semua barang yang dititipkan kepadanya, lewat sayyidina Ali. Di tengah nyawanya terancam, rasulullah masih memikirkan bagaimana mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya.  Kebiasaan rasulullah dalam merawat barang titipan ini lah yang di-sistem-kan dalam aktivitas perbankan islam dengan nama ‘wadi’ah’. (Barang Titipan).

Selama rasulullah merawat barang tersebut, rasulullah tak memakai barang tersebut, berusaha merawatnya agar tidak rusak. Ini lah yang jadi dasar hokum bagi wadiah yad amanah, yang artinya tangan amanah, karena diberi amanat merawat barang titipan tanpa memakai barang tersebut, dan mencegahnya dari kerusakan.
          B.      Kisah Sahabat Zubair Ibn Awwam

Ada pula sepenggal cerita dari sahabat tentang ‘titipan barang’. Adalah seorang Zubair Ibn Awwam, yang tidak mau menerima titipan barang dalam bentuk uang yang tidak dapat diputar (deposit/ simpanan/ titipan), kecuali jika ia memakainya dalam bentuk pinjaman. Jika dipakai dalam bentuk pinjaman, ia hanya punya kewajiban untuk mengembalikan uang (dalam bentuk dinar atau dirham) tersebut dengan utuh.

Tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga asset yang punya potensi untuk dikembangkan sebagai modal, juga masuk dalam kategori ini, seperti tanah, bangunan, pick up, dan sebagainya. Ini lah yang kemudian disebut dengan istilah wadiah yad dhomanah. Yad dhomanah artinya tangan penanggung. Karena ia yang bertanggungjawab dalam memakai barang tersebut, jika terjadi kerusakan atau hilang, akan menjadi tanggungannya.
C.         Jenis Wadiah & Perincian Hukumnya

Dari cerita di atas didapatkan sebuah kesimpulan, bahwa wadiah yad amanah, adalah praktek yang didasarkan atas karakter mulia Nabi Muhammad Saw, sehingga dapat dihukumi dengan Sunnah. Sedangkan yang kedua (Wadiah yad dhomanah)  adalah praktek dari Sahabat Nabi, tidak ada keterangan rasulullah melarangnya, sehingga hukumnya sebagai mubah. Dengan catatan, harus ada ‘aqd atau akad, karena transaksi dalam bentuk apapun, harus transparan dan didasarkan atas prinsip kerelaan bersama.
     D.     Aplikasi dalam Sistem Perbankan Islam

Dalam prakteknya, wadiah yad dhomanah, dikembangkan dalam system perbankan Islam. Dimana uang dapat dipakai oleh bank untuk diputar dalam bentuk investasi. Sehingga aktivitas Bank dalam bentuk pengelolaan investasi dari para nasabah adalah bentuk dari wadiah yad dhomanah. Dalam sistem ini harus disertai akad bahwa titipan uang, boleh diputar untuk keperluan usaha.

      E.      KESIMPULAN
WADIAH
Wadiah Yad Amanah
Wadiah Yad Dhomanah
Titipan murni, dari seorang ke pihak lain.
Memakai barang titipan dengan menggunakan barang yang bersangkutan.
Dipraktekkan secara langsung oleh Rasulullah. Beliau menerima barang, menjaga dan merawatnya pada masa periode Mekkah.
Dipraktekkan oleh Zubair Ibn Awwam, yang menerima titipan uang, dan dipergunakannya sebagai bentuk pinjaman.
Dipraktekkan pada perbankan Islam, dengan menggunakan titipan uang dari nasabah bank digunakan sebagai investasi.
Adalah aspek ‘Amaliyah berdasarkan Sunnah Nabi, hukumnya Sunnah
Adalah aspek iqtishodiyah berdasarkan praktek ekonomi sahabat Nabi, hukumnya Mubah.

GEMI SEBAGAI REPLIKASI SISTEM GRAMEEN BANK

GEMI SEBAGAI REPLIKASI SISTEM GRAMEEN BANK

Berawal dari pengalaman seorang yang bernama Muhammad Yunus. ketika kuliah di Amerika serikat Ia kuliah di Universitas Chittagong, sebuah kampus yang letaknya terpencil dan dekat dengan pemukiman kumuh. Waktu itu ia melihat musibah kelaparan melanda pemukiman dekat kampusnya. Apalagi, ilmu yang digelutinya adalah ilmu ekonomi. Sangat kontras, di sebuah kampus banyak mahasiswa mempelajari tentang teori-teori pembangunan ekonomi, tetapi di dekatnya terdapat bencana kelaparan. Hal yang sama juga bisa terjadi di mana saja, baik itu di Bangladesh, asal seorang Muhammad Yunus, maupun di Negara kita, Indonesia. Sebuah kampus yang concern di bidang ilmu Pembangunan dan Ekonomi, terletak di sebuah populasi penduduk miskin.
Muhammad Yunus mendapatkan inspirasi mendidikan Grameen Bank dari seorang pedagang kecil. Seorang pedagang kecil yang harus banting tulan untuk menganyam bamboo, tetapi margin keuntungan tak sebesar hasil usahanya. Muhammad Yunus lalu mengambil inisiatif untuk meminjamkannya modal kerja yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha pedagang kecil tersebut, agar tak terbebani dengan pasokan bahan bambu dimana harganya sudah ditetapkan oleh makelar.
Muhammad Yunus menyadari bahwa tak hanya satu pedagang yang mengalami kejadian serupa, tetapi banyak yang bernasib sama. Kemudian ia memberikan modal sebanyak 42, dimana mereka rata-rata sebagai pedagang kecil. Muhammad Yunus sering memantau bagaimana para pedagang tersebut menggunakan modal pinjamannya untuk mengelola usahanya, agar modal yang mereka dapat dikembalikan. Ternyata tingkat pengembalian hutang mereka rata-rata tepat waktu, bahkan banyak dari mereka yang mengajukan kredit tambahan lagi untuk mengembangkan usahanya. Ini lah yang jadi cikal bakal gerakan grameen bank. Sebuah bank yang diperuntukkan kepada kelompok usaha tak mampu, agar berdaya dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.
Sasaran bidik Grameen Bank ini sebelumnya tak pernah satu pun dilirik oleh bank-bank konvensional (lembaga keuangan kredit pada umumnya). Mereka lebih memilih untuk meminjamkan modal pinjaman kepada usaha besar yang mempunyai laporan keuangan, dan punya jaminan atas pinjaman. Yang dibutuhkan oleh bank adalah sebuah kepastian, sehingga jika terjadi kredit macet, bank berhak mengambil jaminan. Adanya agunan dan laporan keuangan ini lah yang tidak memungkinkan usaha kecil yang dikelola ibu-ibu untuk meminjam uang di bank konvensional. Padahal mereka juga membutuhkan modal juga, untuk mengembangkan usahanya.
Ketiadaan bank untuk kredit kecil, atau sekarang dikenal dengan ‘microfinance’, menyebabkan munculnya rentenir di wilayah-wilayah miskin. Mereka meminjamkan uang, dengan bunga sangat tinggi, bahkan sampai 10% per minggu. Patokan ini dibuat oleh rentenir, karena mereka membutuhkan profit nyata yang dapat dilihat dengan cepat dengan pembukuan sederhana. Mereka tinggal mendatangi para “nasabah”nya tiap minggu, sehingga mereka memiliki keuntungan 40% dari modal awal pinjaman mereka. Tidak dapat dibayangkan jika dengan uang 10 juta, misalnya, mereka mendapatkan pengembalian bersih sekitar 4 juta rupiah. Mekanisme kredit ini terjadi sejak masa dahulu, dulu dalam system kredit zaman jahiliyah dikenal dengan nama riba ‘adh-‘afan mudho’afah (membungakan uang dengan cara berlipat ganda hingga menjerumuskan orang miskin, kepada lembah kemiskinan lagi.
Keberhasilan Muhammad Yunus mengembangkan system perkreditan kecil kepada beberapa orang, membuatnya semakin percaya diri untuk mengembangkan system ini lebih besar. Maka ia mengajak para mahasiswanya untuk “magang” di sebuah desa untuk belajar langsung tentang kemiskinan. Kemudian berkembang lagi, hingga menyebabkan mengubah cara pandang perbankan sebelumnya yang masih menutup rapat-rapat dari permodalan usaha kecil.
Mindset yang berkemabng dalam perbankan pada umumnya adalah orang miskin malas bekerja, tidak dapat mengukur labanya, tidak dapat mengkalkulasi dan memanaje keuangan, sehingga mereka diragukan kemampuannya untuk mengembalikan modal tepat waktu. Dari sini , kemudian berkembang ratusan lembaga kredit mikro, tidak hanay di Bangladesh, melainkan di Negara-negara lain, termasuk Negara Indonesia. Mereka banyak mereplikasi dari system perbankan yang diterapkan oleh Muhammad Yunus, kemudian diterapkan di lingkungan mereka. GEMI adalah salah satu lembaga keuangan mikro, yang mereplikasi system Grameen Bank.
Hal ini dapat dilihat dari para nasabah GEMI yang rata-rata adalah kaum pedagang kelas menengah ke bawah. Mereka pada umumnya juga kurang memiliki akses ke lembaga kredit , semacam Bank KOnvensional. Karena perbankan masih menerapkan administrasi yang njlimet, dengan kantor yang terkesan ‘wah’ sehingga masih dirasa menjaga jarak dengan para pengusaha kecil.
GEMI juga mempunyai misi kemanusiaan yaitu mengentaskan kemiskinan dengan cara memberikan bantuan modal kepada pengusaha kecil, dan sebagai bagian dari perjuangan menegakkan Hak Asasi Manusia. Karena dalam salah satu butir Hak Asasi Manusia didalamnya tercakup pernyataan bahwa semua manusia memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pemodalan untuk usaha. Nilai pemberdayaan ini lah yang harus tetap dijaga. Untuk itu, para calon nasabah ketika mengajukan pinjaman, harus lah seorang yang memiliki usaha untuk dikembangkan, tidak diperkenankan modal pinjaman GEMI digunakan untuk aktivitas non produktif.

Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat



Sebuah pesan dari sebuah ayat: “Laa yughoyyirullahu biqoumin hatta yughoyyiru maa bi anfusihim”, Allah tidak lah merubah nasib suatu kaum sebelum kaum tersebut merubah apa-apa yang ada dalam dirinya. Pesan dari ayat ini mengisyaratkan tentang inti dari sebuah perubahan, yaitu dimulai dari menggerakkan apa-apa yang jadi potensi diri kita. Ini lah yang disbeut dengan “Pemberdayaan” atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah “Empowering”.

Dalam kegiatan Empowering, elemen utama dalam pemberdayaan adalah masyarakat itu sendiri, bukan fasilitator. Tugas fasilitator hanya lah sebagai pendorong, agar semua bakat dan potensi yang ada pada diri masyarakat muncul. Oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan bisa dikatakan berhasil jika, masyarakat berinisiatif melakukan kegiatan, baik kegiatan social atau kegiatan usaha, untuk memperbaiki situasi dan kondisinya sendiri.

Kegiatan Pemberdayaan Sosial, membutuhkan stimulasi. Stimulasi bisa berupa pelatihan maupun modal. Dengan pelatihan, masyarakat memperoleh pengetahuan hendak kemana mereka melangkah, dan bagaimana prosesnya. Sedangkan dengan modal, mereka dapat bergerak melakukan perubahan dengan kemampuan finansial yang mereka miliki.

Banyak terjadi kekeliruan pemahaman, bahwa proses pemberdayaan adalah proses pemberian hibah. Dalam metode pemberian hibah, tak banyak perubahan yang terjadi. Masyarakat relatif terjadi perubahan jika diberikan dana pinjaman. Seperti dalam pemberdayaan masyarakat kecil di Bangladesh oleh Grameen Bank yang diinisiasi oleh Muhammad Yunus, peraih Nobel Perdamaian.

Hal ini terjadi Karena dengan dana pinjaman, mereka dapat bertanggungjawab, punya inisiatif, dan punya motivasi untuk mengembalikan jumlah pinjaman yang mereka terima. Beberapa bantuan dana modal berupa hibah dari pemerintahan, banyak yang mengalami kegagalan. 

MASJID SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN

Oleh : Akhmad Arifin

Uang adalah lambang keduniawian yang fana, bahkan banyak yang menganggapnya sebagai lambang hedonism, tetapi uang  sangat penting bagi kehidupan beragama, tergantung penggunaannya. Jika uang digunakan untuk jalan Alloh, maka akan kembali ke pemilik uang berupa balasan yang berlipat-lipat dariNya. 
Segala makhluk apapun membutuhkan materi, tidak ada manusia yang hidup tanpa diberi asupan materi. Bahkan manusia bergerak dari satu titik ke titik lainnya membutuhkan dana. Tak hanya person, melainkan juga organisasi dalam bentuk apapun membutuhkan dana dalam rangka operasionalnya, termasuk organisasi kepengurusan masjid. 
Secara filosofis, seorang tak dapat melepaskan dirinya dari sifat kemateriannya. Oleh karena itu, Alloh berfirman “Wa laa tansa inna nashibaka mina ad dun-ya” yang artinya; Dan Jangan lupakan, bahwa sesungguhnya sebagian dari dirimu dari keduniawian”.
Sudah menjadi sebuah kelaziman bahwa tiap agenda yang dilaksanakan , harus mengeluarkan sejumlah uang. Begitu juga dengan masjid. Mereka harus mengeluarkan biaya listrik, air, membeli segala keperluan perawatan masjid, memelihara segala perangkat dan perabotan masjid, menyelenggarakan pengajian, membeli buku-buku TPA, kerjabakti, yasinan dan sebagainya. 
Apalagi bagi masjid yang banyak menyelenggarakan rangkaian program dan acara Masjid memang dapat hidup dengan anggaran yang sedikit, tetapi anggaran yang minim takkan mampu menyelenggarakan rangkaian aktivitas. Padahal, agar masjid optimal, perlu banyak program yang benar-benar bermanfaat.
Selama ini sokongan dana dari masjid berasal dari kotak infak. Karena masjid banyak yang hidup dari infak, maka banyak pameo yang berkembang adalah bahwa masjid dihidupi oleh masyarakat (Jama’ah), dan ini dijadikan mindset berfikir, sehingga kurang optimal menjalankan masjid sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. 
Mindset berfikir ini perlu dibalik, dengan bukan jama’ah yang menghidupkan masjid, tetapi masjid lah yang menghidupkan jama’ah. 
 Misalnya di bidang ekonomi, masjid dapat memberikan kredit modal usaha dengan sistem bagi hasil dari laba bersih (berdasarkan prinsip syariah). Masjid dapat pula berperan sebagai koordinator orangtua asuh bagi anak-anak jama’ah yang berprestasi. 
Masjid yang optimal adalah dimana para jama;ah yang sholat didalamnya tidak hanya sebagai rekanan yang bertemu di masjid tiap kali waktu sholat. Tetapi lebih dari itu, sebagai keluarga besar yang siap saling membantu antara satu dengan yang lainnya. 
Dulu, di Masjid Nabawi, terdapat kelompok faqir ahlus suffah yang bernaung di masjid. hal ini mencerminkan bahwa masjid jika dikelola secara benar, dapat memberikan perlindungan/jaminan sosial bagi orang-orang yang tidak mampu. Fungsi masjid sebagai pelayanan sosial perlu dioptimalkan, dengan menggalang berbagai dana, terutama dengan menjadikan wirausaha sebagai salah satu sumber penghasilan masjid.
Kesadaran akan fungsi masjid dirasakan pula oleh Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia. Mereka menyasarkan pendirian 1.000 koperasi masjid hingga akhir 2013. Kenapa mesti koperasi??, karena koperasi adalah usaha yang paling cocok bagi masjid. 
Masjid memiliki anggota yang tetap (jama’ah yang tetap), laba bersihnya, keseluruhan digunakan untuk aktivitas bersama, yaitu aktivitas yang diwujudkan dalam program dan kegiatan kemasjidan, terutama dalam hal pelayanan sosial. 
Dengan aktivitas sosial, maka akan mendekatkan masjid kepada masyarakat. Kedekatan masjid dengan masyarakat adalah kunci kesuksesan dalam berdakwah.  Tetapi pada umumnya, selama ini masjid kurang dapat dioptimalkan perannya, sehingga terkesan sepi, kecuali ketika waktu maghrib dan ketika sholat jum’at.
Manajemen yang buruk merupakan penyebabnya. Manajemen yang buruk karena kepengurusan masjid tidak didasarkan atas profesionalisme dalam mengurus masjid, hanya didasarkan atas kerelaan belaka. Jika hanya berlandaskan pada kerelaan belaka, maka ia merasa sudah cukup jika hanya menyediakan sedikit waktunya untuk masjid. Sekedar “rela” dengan ikhlas berbeda.
Ikhlas tak hanya sekedar rela, karena dalam ikhlas terdapat prinsip pengabdian. Dalam prinsip pengabdian, tak hanya hati, melainkan juga segenap raga dan fikiran dicurahkan demi Allah.
Tapi tak cukup  dengan ikhlas belaka, ia harus mengetahui pula job description yang diamanahkan ke dia. Harus tahu apa indicator kesuksesannya dalam menjalankan amanah yang diberikan, dan dapat pula mengukur sejauh mana letak keberhasilannya. Sehingga, mengurus masjid perlu adanya perencanaan strategis dan perlu adanya evaluasi kinerjanya.
Keteraturan dalam membentuk manajemen yang kokoh ini, secara implisit dijelaskan dalam al Qur’an : “Innallaha yuhibbu al ladziina yuqootiluuna fii sabiilihi shoffa(n), ka-annahum bun-yaanun al marshush. artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan teratur seakan-akan mereka seperti sebuah bangunan yang tersusun kokoh. (Ash Shoff: 4)

Berjihad tidak hanya berperang, tetapi juga berusaha dalam hal apapun untuk kemuliaan Islam dan Kaum muslimin (li-‘izzatil islaama wal muslimin)
Koperasi dan wirausaha masjid merupakan salah satu aktivitas yang akan menjadi sumber penghasilan masjid. Dengan wirausaha masjid, diharapkan semakin memperbanyak intensitas pertemuan masjid dengan penduduk di sekitarnya. Tetapi, sangat jarang masjid yang mempunyai sumber dana penghasilannya sendiri melalui kegiatan wirausaha. 
Hal ini dikarenakan karena minimnya Sumberdaya Manusia (SDM) yang dimilikinya. Selain masalah SDM, karena masalah kesolidan pengurus, sehingga ketika masjid akan membuat terobosan, sering terjadi pro dan kontra, dan jauh dari kesepakatan bulat antar personal pengurus masjid.
Di Yogyakarta sendiri, banyak masjid yang dapat dijadikan percontohan, seperti Masjid Jogokaryan. Tetapi banyak pula masjid yang belum digarap secara optimal, sehingga terkesan sepi, dan didominasi oleh kelompok orang berusia lanjut.
 Untuk mengoptimalkan fungsi masjid, diperlukan tenaga pemuda atau remaja masjid. mereka mempunyai tenaga yang lebih kuat, longgar dalam hal waktu, dan berkarakter progressif. Dalam kepengurusan wirausaha, maka yang dibutuhkan adalah orang-orang berjiwa bisnis, yang mampu meng-handle pekerjaan secara professional serta dapat melihat peluang usaha.

BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT): LEMBAGA KEUANGAN MIKRO ATAU KOPERASI?

Oleh: Wawan Andriyanto, S.H.
(Dewan Pengawas Syariah pada Koperasi GEMI, Associate Lawyer pada SAFE Law Firm Yogyakarta)

      A.      BMT sebagai Konsep Lembaga Pengelola Keuangan Islam
BMT selama ini adalah lembaga pengelola keuangan yang sedang mencari bentuk yang pas dalam sistem regulasi lembaga keuangan di Indonesia. Dalam sistem regulasi, BMT ini dipayungi oleh 2 (dua) jenis lembaga ekonomi, yakni Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam. 

Literatur yang membahas tentang BMT tergolong sangat sedikit. Diketahui bahwa lembaga ini muncul sebagai konsep lembaga keuangan syariah di Indonesia, di luar sistem perbankan.
Berikut ini beberapa konsep BMT menurut literatur yang berkembang di Indonesia.
1.       BMT adalah lembaga ekonomi syariah, yang mendasarkan prinsip-prinsip kegiatannya kepada prinsip-prinsip syariah.
Hal ini terlihat dari tujuan BMT sebagai berikut:
a.       Mengamalkan ajaran al-Quran, tentang prinsip tolong menolong, memberantas kemiskinan umat, mendorong kemajuan ekonomi mikro, mendidik orang Islam agar bekerja dengan manajemen yang baik, penuh kejujuran dan bisa dipercaya.
b.      memakmurkan masjid dengan mengajak nasabah BMT untuk ikut sholat berjamaah di masjid.
c.       menjalin kerjasama, saling membantu meningkatkan/ usaha antara yang mampu dengan yang membutuhkan.
d.      mendidik nasabah rajin membuat catatan utang serta jujur dan disiplin dalam mencicil utang.
e.      mengajak orang Islam secara ikhlas mengeluarkan zakat, infaq, sedekah sesuai kemampuan.[1]
Dari tulisan di atas, BMT memiliki 3 (tiga) semangat, yakni semangat menjalankan ajaran agama (dimensi dakwah Islam), berbisnis mencari keuntungan secara syariah (dimensi ekonomi), dan membangun kepedulian sesama (dimensi sosial). 
Ahmad Mudjahidin dalam tulisan Neni Sri Imaniyati menekankan prinsip-prinsip bisnis ekonomi syariah:
a.       Pelarangan riba;
b.      Pencegahan gharrardalam perjanjian;
c.       Pelarangan usaha untung-untungan/gambling;
d.      Praktik jual beli atau dagang;
e.      Pelarangan perdagangan komoditas terlarang.[2]
2.       BMT adalah lembaga gabungan antara baitul maal (lembaga pengumpul dan penyalur dana-dana social) dan bait at tamwil (lembaga usaha simpan pinjam dan pembiayaan) 
Pada masa sekarang, BMT sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan mikro, memiliki dua kelebihan. Pertama, BMT merupakan baitul maal yang salah satu kegiatannya berupa penggalangan dan pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS). Penggalangan dana ZIS akan semakin besar, ketika BMT mampu mengelolanya secara amanah dan profesional. 
Dengan kepercayaan yang semakin tinggi, diharapkan akan semakin banyak donatur dan masyarakat yang memanfaatkan jasa BMT. Dari sisi pendayagunaan, berbagai program kreatif sangat dimungkinkan untuk dibiayai dari sumber dana ZIS ini, antara lain: (1) Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) (2) Pengembangan ekonomi, perbaikan mutu kesehatan, serta santunan guna memenuhi kebutuhan pokok. Makin besar dana ZIS yang dikelola BMT, maka makin besar pula kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan. Dalam kondisi seperti ini, BMT dapat mendirikan Lemabag Amil Zakat (LAZ) guna mengelola dana ZIS secara lebih profesional. Peningkatan peran ini bukan berarti menghilangkan fungsi baitul maal pada BMT karena ini bisa dijembatani dengan mendesain sistem sinergi antara LAZ dan BMT. 
Kedua, BMT merupakan baitut tamwil. Dalam hal ini fungsi BMT persis sama dengan perbankan dengan orientasi meraih profit yang optimal. Konsekuensinya, sistem operasional BMT harus menjalankan prinsip profesional. Dalam keadaan ini, karyawan akan dituntut kemampuan entrepeneurship yang tinggi. Dalam melakukan pembiayaan juga harus memperhatikan faktor-faktor peluang dan resiko bisnis, sehingga peningkatan pendapatan dapat dirasakan kedua belah pihak baik BMT maupun nasabahnya.[3]
3.       BMT adalah lembaga keuangan yang berbeda dengan Bank
Sebagai bentuk lembaga Keuangan syariah non bank, BMT mempuyai ciri-ciri utama yang membedakannya dengan lembaga Keuangan bank. Menurut A.Djazuli, Yadi Janwari dan Andri Soemitra, cirri utama BMT adalah; 
    a.       Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi, terutama untuk anggota, dan lingkungannya.
    b.      Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan dana-dana sosial untuk kesejahteraan orang banyak serta dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk memberdayakan anggotanya dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi.
   c.       Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat sekitarnya.
   d.      Milik bersama masyarakat kecil, bawah dan menengah, yang berada dilingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang lain dari luar masyarakat itu.[4]
 
Dari uraian di atas dapat memberikan gambaran bahwa BMT mempuyai dua peran sekaligus.Pertama sebagai lembaga yang terbentuk atas inisiatif dari bawah, BMT melakukan fungsinya sebagai mobilisator potensi ekonomi masyarakat untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.Dalam hal ini BMT berkedudukan sebagai organisasi bisnis.Kedua adalah fungsi BMT sebagai organisasi yang juga berperan sosial, yaitu menjadi perantara antara agniya sebagai shahibul maal (orang yang mempuyai harta yang berlebihan) dengan dua’fa (orang yang kekurangan harta) sebagai mudharib (pengguna dana) terutama untuk pengembangan usaha produktif.[5]
4.       BMT memiliki cirri khas
Sedangkan ciri khas BMT adalah:
a.       Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif,tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyetor dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha;
b.      Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggui oleh sejumlah staf yang terbatas karena sebagian staf harus bergerak ke lapangan untuk mendapatkan nasabah penyetor dana, memonitor dan mensupervisi usaha nasabah;
c.       BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya – biasanya di madrasah, mesjid, dan mushala – ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT, setelah pengajian biasanya dilanjutkan dengan perbincangan bisnis dari para nasabah BMT;
d.      Manajemen BMT diselenggarakan secara professional dan Islami.[6]
5.       Ciri-ciri BMT (oleh Muhammad Amin Aziz)
Muhammad Amin Aziz dalam makalahnya yang berjudul Prospek BMT Berbadan Hukum Koperasi, makalah pada Seminar Prospek BMT Berbadan Hukum Koperasi, Kerjasama PINBUK dengan Departemen Koperasi dan PPK, Jakarta, 1995 menuliskan ciri-ciri BMT adalag sebagai berikut:
a.       Usahanya dimaksud untuk mendorong sikap dan perilaku menabung dari masyarakat banyak dengan menerima simpanan atas dasar balas jasa berdasarkan bagi hasil; member pembiayaan usaha-usaha kegiatan ekonomi dari Rp.100.000,00 sampai dengan Rp.1.000.000,00 atau lebih jika asset BMT sudah cukup besar. Jika kegiatan simpan pinjam telah mantap dan lembaganya telah bekerja dengan terkendali, dapat melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi riel seperti pemasaran, pengembangan teknologi tepat guna, serta kegiatan lain yang sangat erat kaitannya dengan pengembangan usaha kecil-bawah di lingkungan itu, menerima titipan dan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah.
b.       Pengelolaannya secara professional persis mengikuti administrasi pembukuan dan prosedur perbankan (namun bukan lembaga perbankan) dengan kekecualian tidak mengharuskan pakai jaminan uang atau harta benda untuk jumlah pinjaman yang kecil (misalnya di bawah Rp.500.000,00); manajemen dilatih dari personil yang paling rendah berpendidikan D3 dan mengenal calon lingkungan kerjanya, mengikuti sistem dan prosedur kerja ang telah dipersiapkan petunjuk pelaksanaannya (pola operasi BMT); untuk pengetahuan praktis bisa didapat dengan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) minimum dua minggu untuk tahap pertama;
c.       Modal awal untuk mendirikan BMT lebih kurang antara Rp.20.000.000,00 dampai dengan Rp.50.000.000,00;
d.      Pendiri sebagai anggota inti. Terdapat sekelompok orang (20-40 orang) d sekitar lokasi tempat didirikannya BMT yang menjadi anggota iti yang diharapkan bersedia urunan modal awal (misalnya masing-masing Rp.500.000,-; Rp.1.000.000,-; atau Rp.5.000.000,-) yang diangsur dalam satu atau beberapa kali. Kelompok anggota inti ini diharapkan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap maju mundurnya BMT ini di kemudian hari;
e.      Biaya operasional sangat rendah, antara lain karena kecilnya jumlah staf dan dapat beroperasi pada kondisi tidak mewah;
f.        Dalam operasi menggiatkan dan menjemput berbagai jenis simpanan mudharabah, demikian pula terhadap nasabah pembiayaan. Tidak hanya menunggu;
g.       Jaminannya adalah dengan mengutamakan kepercayaan, rekomendasi tokoh setempat, dan/atau tanggung renteng, saling kenal karena daerah operasinya tidak terlalu luas;
h.      Mitra operasi terintegrasi dengan lembaga lokal, misalnya pengajian di lingkungan masjid dan pesantren. BMT mengadakan pengajian rutin di samping membicarakan masalah-masalah keagamaan tetapi juga membicarakan masalah-masalah muamalah termasuk perkembangan BMT dan usaha-usaha masing-masing nasabah.
Dalam melakukan pembiayaan, pengelola BMT harus menghindari pembiayaan sebagai berikut:
a.       Pembiayaan yang tidak sesuai syariah;
b.      Pembiayaan yang penggunaan dananya tidak sesuai syariah;
c.       Pembiayaan untuk spekulasi;
d.      Pembiayaan tanpa informasi keuangan yang memadai;
e.      Pembiayaan pada bidang yang tidak dikuasai; dan
f.        Pembiayaan pada anggota yang bermasalah.[7]
     B.      BMT dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Antara Regulasi dan Praktek
Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, posisi BMT sesungguhnya sudah cukup jelas, yakni BMT sebagai LKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Hanyasaja, dalam prakteknya, BMT juga dapat didirikan, dikelola, dan diawasi berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Instansi pemerintah pusat yang berwenang adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Perkoperasian. 
Otoritas Jasa Keuangan dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terkait dengan perizinan dan pengawasan penyedia jasa keuangan, termasuk BMT. Adapun pembagian kewenangan tersebut di atas dapat diperiksa dalam tabel sebagai berikut:
Jenis Usaha
Bentuk Badan Hukum
Izin Usaha
Syarat Modal Usaha
Pengawasan
Perbankan (UU Nomor 10 Tahun 1998 dan PP Nomor 29 tahun 1999
Perseroan Terbatas (PT)
Koperasi (Jenis Koperasi Jasa Keuangan/KJK)
Otoritas Jasa Keuangan
Bank Umum Rp.3 Trilyun
BPR:
      Kecamatan Rp.4 milyar
      Kabupaten Rp.6 milyar
      Provinsi Rp.8 milyar
      Jakarta Rp.14 Milyar
Otoritas Jasa Keuangan
Simpan Pinjam (UU Nomor 25 Tahun 1992/PP Nomor 9 Tahun 1995
Koperasi (Jenis Koperasi Simpan Pinjam, atau Koperasi yang memiliki unit simpan pinjam), termasuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah serta Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
      Primer Rp.15 juta
      Sekunder Rp.50 Juta
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Lembaga Keuangan Mikro (UU Nomor 1 Tahun 2013/PP Nomor 89 Tahun 2014)
Perseroan Terbatas/PT
Koperasi (Jenis Koperasi Jasa LKM)
Otoritas Jasa Keuangan
      Tingkat Desa Rp.50 Juta;
      Tingkat Kecamatan Rp.100 juta
      Tingkat Kabupaten Rp.500 juta
Otoritas Jasa Keuangan
Leasing, Factoring, Asuransi, Ventura, dan Multifinance
Perseroan Terbatas/PT
Koperasi (Jenis Jasa)
Otoritas Jasa Keuangan
      Leasing Rp.10 milyar;
      Factoring Rp.10 milyar
      Asuransi Rp.100 milyar
      Ventura Rp.10 milyar
      Multifinance Rp.200 milyar
Otoritas Jasa Keuangan
Tabel 1
Pembagian kewenangan antara OJK dengan Kementerian Koperasi dan UKM[8]
Dari sini, dapat kita lihat bahwa BMT sebagai lembaga keuangan syariah di Indonesia terpecah menjadi kewenangan 2 (dua) lembaga Negara, yakni:
  1.    BMT sebagai LKM, menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan;
  2.    BMT sebagai Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, menjadi kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM.
Adapun uraian masing-masing adalah sebagai berikut:
  1.       BMT sebagai LKM, menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM)
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro disebutkan beberapa ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dinyatakan bahwa Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. 
Di sisi lain, dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 terdapat ketentuan bahwa Setiap orang yang menjalankan usaha LKM tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sementara dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
Ketentuan-ketentuan di atas masih ditambah lagi dengan ketentuan pada Pasal 39 yang berbunyi sebagai berikut:
  (1)    Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai,Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.
   (2)    Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.
  (3)    Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini.
Dari ketentuan-ketentuan di atas, jelas terlihat bahwa Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) diposisikan sebagai Lembaga Keuangan Mikro/LKM, yang wajib memperoleh dan memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 ini ada kriminalisasi terhadap setiap orang atau badan hukum yang menjalankan usaha BMT tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
Konsekuensi dari BMT sebagai LKM adalah kewajiban BMT untuk tunduk kepada ketentuan-ketentuan tentang Lembaga Keuangan Mikro dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. BMT, baik yang telah berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi, maupun yang tidak berbadan hukum harus menyesuaikan bentuk kelembagaan, sistem operasional, bidang usaha, permodalan, dan seluruh aspek yang terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugas terkait Lembaga Keuangan Mikro.
      2.       BMT sebagai Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (bersumber dari praktek pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, serta dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) 
Dalam praktek, ada peraturan perundang-undangan di Indonesia selain Undang-Undang LKM yang pada saat ini juga mengatur BMT, terutama BMT yang berbadan hukum Koperasi dan memiliki izin usaha simpan pinjam. Pada saat ini, BMT tunduk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, serta dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran Huruf Q, mengatur:
   a.    Kewenangan Pemerintah Pusat untuk pemberian status badan hukum Koperasi;
  b.    kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menerbitkan izin usaha simpan pinjam, izin pendirian kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
   c.    kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengawasan dan pemeriksaan Koperasi, termasuk Koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam;
  d.    kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi;
  e.    kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pendidikan dan pelatihan perkoperasian; dan
  f.     kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.
Dalam praktek, BMT dapat memilih, apakah menjadi LKM menurut Undang-Undang LKM atau Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi. Ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang LKM, prakteknya hanya ditujukan untuk menanggulangi penyelenggaraan LKM tanpa izin sama sekali, dan tidak ditujukan kepada BMT yang menjadi Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.[9]


[1] www.repository.uin-suska.ac.id, diakses pada tanggal 11 Oktober 2015 pukul 14:55
[2]Imaniyati, Neni Sri, Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi. Makalah Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, LPPM Universitas Islam Bandung, tanpa tanggal, bulan dan tahun
[3]Mulyaningrum, Dr., Baitul Maal Wat Tamwil (BMT Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.Makalah disajikan dalam Seminar on Islamic Finance Theme: Opportunity and Challenge on Islamic Finance, Jakarta, Indonesia. 6 Januari 2009, Bakrie School of Management (BSM) and Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).
[4]Yusuf, Sri Dewi, Peran Strategis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat. Download dari www.portalgaruda.org pada tanggal 10 Oktober 2015
[5]Yusuf, Sri Dewi, Peran Strategis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat. Download dari www.portalgaruda.org pada tanggal 10 Oktober 2015
[6]Imaniyati, Neni Sri, Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi. Makalah Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, LPPM Universitas Islam Bandung, tanpa tanggal, bulan dan tahun
[7]Heriani, 2009. Perjanjian Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil Melalui baitul Maal Wattamwil Studi Pada Baitul Mall Wattamwil Washil Medan, Tesis pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara halaman
[8]Wawancara dengan Ir.Kuswartono (Kepala Seksi Koperasi Disperindagkop DIY), 9 Oktober 2015
[9]Wawancara dengan Ir.Kuswartono (Kepala Seksi Koperasi Disperindagkop DIY), 9 Oktober 2015